A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Di Indonesia untuk menjalankan acara pidana telah diatur oleh undang-undang. hukum acara pidana ini diatur dalam undang-undang yang telah dikodifikasi yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Kodifikasi ini mengatur menganai seluruh hukum acara pidana, kecuali undang-undang diluar kodifikasi ini mengatur penyimpangan dari leg generali kodifikasi ini. Terdapat istilah lain dalam hukum acara pidana yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebenarnya bukanlah hukum acara pidana secara utuh namun hukum acara pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Menurut andi hamzah yang membedakan hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana adalah runag lingkupnya. Dimana hukum acara pidana ruanglingkupnya lebih sempit, yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan berkhir dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Namun sistem peradialan pidana mengatur sampai pemidanaan.[1] Jadi sistem peradilan pidana intinya dalam hal ini mengatur bagaimana menerapkan keadilan dalam hukum pidana.
Sistem peradilan pidana yang dituliskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (integrated criminal system). Sistem terpadu tersebut diletakan di atas landasan prinsip diferensial funsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Tujuan pokok dari gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegakan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.[2] Gabungan fungsi tersebut adalah legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara.
Dalam sistem peradilan pidana salah satunya terdapat proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh polisi. Sebagaimana diatur dalam pembahasan ketentuan umum KUHAP, pasal 1 butir 1 dan 2, memutuskan pengertian penyidikan yang mana penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. sedangkan penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulakan alat bukti dan dengan bukti itu membuat menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tingkat penyidikan dititik beratkan kepada tindakan mecari alat bukti dan menemukan pelakunya. bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut [3]:
1. Ketentuan tentang alat bukti
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengmbaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan
Dalam proses penyidikan ini adalah hal yang sangat berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam penyidikan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang melakukan kontak langsung dengan tersangka. Polisi melakukan tindakan secara langsung kepada tersangka karena diberi wewenang untuk itu. Karena itulah perlu adanya pengetahuan yang pasti dan jelas mengenai penyidikan. Tersangka memiliki pengertian seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagi pelaku tindak pidana. Pengertian ini terdapat dalam KUHAP pada pasal 1 butir 14.
Tersangka dalam proses penyidikan tentu memiliki hak-hak agar tidak terjadi pelanggaran mengenai hak asasi manusia. Salah satu hak tersangka yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan diantara sarjana hukum adalah hak untuk menjawab pertanyaan oleh penyidik. hak dari tersangka ini dianut oeh negara inggris. Sebelum dimulainya pemeriksaan, pemeriksa harus mengatakan kepada tersangka bahwa tersangka berhak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan. Masalah ini ternyata tidak tegas dianut dalam KUHAP.[4] Menurut penulis bahwa permasalahan inilah yang sering membuat terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mendapatkan keterangannya tersangka harus menjawab yang diajukan kepadanya, bahkan berdasarkan informasi dari media masa tak jarang dalam proses pemeriksaan tersangka dipaksa untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemeriksa.
Memang hak-hak tersangka sudah diatur dalam KUHAP, namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah hak-hak tersangka tersebut sudah sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Siapapun dan dalam keadaan apapun dia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Hal ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
2. Rumusan Masalah
Makalah ini akan membahas mengenai :
“Bagaimana implementasi hak asasi manusia terhadap hak-hak tersangka dalam pengaturan tentang proses penyidikan ditinjau dari tujuan sitemperadilan pidana?”
B. Pembahasan
1. Pengertian penyidikan
Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan opsporing dalam bahasa belanda dan investigation dalam bahasa inggris. Dalam KUHAP memberikan pengertian sebagai berikut :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengulpulakan alat bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan pelakunya.”
Menurut De Pinto menyidik berarti pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.[5] pada tingkat penyidikan ini tindakan dititik beratkan pada mencari dan mengumpulkan alat bukti supaya tindak pidana yang dilakukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut[6]:
1. Ketentuan tentang alat bukti
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita acara
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.
Hal yang disebut diatas menjelaskan bahwa tindakan penyidikan banyak yang berhubungan langsung antara penyidik dengan tersangka. yang mempunyai peranan terpenting dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah penyidik. [7]
2. pengertian tersangka
KUHAP memberikan pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”pengetian ini terdapa dalam butir 14 pasal 1 KUHAP. Dalam defenisi tersebut. Wetboek Van Strafvordering belanda tidak membedakan istilah antara tersangka dengan terdakwa,tetapi hanya terdapat satu istilah untuk kedua macam istilah tersebut yaitu verdachte. Namun demikian dibedakan istilah vedachte sebelum penututan dan sesudah penuntutan dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dan pengertian tersangka dalam KUHAP. Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut dalam butir 15 pasal 1 KUHAP. Yang sama denga istilah KUHAP adalah inggris yang membedakan pengertian setelah penuntutan dengan sebelum penuntutan.[8]
Dalam defenisi tersebut terdapat kata “…karena perbuatannya atau keadaanya…” menurut andi hamzah kata tersebut kurang tepat karena kalau demikian, penyidik sudah mengtahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal ini akan disidik. Dalan hal ini kata yang harus dipakai adalah “fakta-fakta dan keadaan” karena kata itu lebih tepat dan lebih objektif. Dalam pengertian diatas juga terdapat kata tindak pidana, tindak pidana ini juaga memiliki arti, artinya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi.[9]
Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur. Menurut Moedjatno, unsur tindak pidana adalah[10] :
a. Perbuatan
b. Yang dilarang oleh aturan hukum
c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.
3. hak-hak tersangka dalam penyidikan
Tersangka diberikan hak-hak dalam proses penyidikan. Hak-hak tersebut diberkan kepada tersengka sejak dia mulai diperiksa. Salah satu hak tersangka yang masih menjadi pro dan kontra dari para sarjan hukum adalah hak untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan. Di indonesia sendiri ternyata KUHAP belum menganut asas ini. Menurut Wirjono Prodjodikoro hal ini akan menimbulkan kebisaan bagi tersangka untuk memaksa bahkan menyiksa yang sukar dihilangkan. Bahkan pemriksaan dengan paksaan sebenarnya adalah tindak pidana.[11] Kebebasan tersangka untuk menjawab atau tidak menjawab seharusnya merupakan hak tersangka. Hal yang yang membuktikan tindak pidana seharusnya diutamakan terhadap alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik.
Tersangka diberikan seperangkat hak oleh KUHAP dari pasal 50 sampai pasal 68. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut :
1. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dangan bahasa yang dimengerti oleh nya tentang apa yang disangkakan kepadanhya.
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepad penyidik
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa.
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap pemeriksaan.
6. Hak untuk mendapatkan nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk dari pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi tersangka.
7. Hak tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud maksud yang sama dengan di atas.
10. Hak untuk dikunjungi oleh sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka.
11. Hak tersangka untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya.
12. Hak tersangka untuk untuk mengunjungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
13. Hak tersangka untuk mengajukan saksi.
14. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian.
Hak-hak tersangka diatas perlu diberikan dan diketahui oleh tersangka agar dalam proses ini tersangka tidak dirugikan dan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan. Penegakan hukum tersebut didefenisikan sabagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang telah dipositifkan melalui Undang-Undang kedalam kenyataan.[12]
4. Implementasi hak asasi manusia terhadap tersangka dalam pengaturan tentang proses penyidikan ditinjau dari tujuan sistem peradilan pidana
Sitem pradilan pidana memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi semua, dengan menghukum dan menghukum yang bersalah dan membantu mereka untuk berhenti menyinggung, sekaligus melindungi yang tidak bersalah.[13] Jika dikaitkan dengan hak-hak tersangka tentu ini akan sangat banyak sekali menyinggung permaslahan HAM.
Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.
hak asasi manusia telah menjadi suatu norma yang diterima dalam masyarakat kontemporer internasional. prinsip-prinsipnya secara luas telah diakui dan memperoleh legitimasi dibanyak negara. terdapat enam kesepakatan internasional menganai HAM, yakni[14] :
1. Tentang hak-hak sipil dan politik
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya
3. Diskriminasi rasial
4. penyiksaan
5. Diskriminasi terhadap perempuan
6. Hak-hak anak
Yang semuanya telah telah disepakati oleh 156 negara. dampak dari penerimaan HAM sebagai domain dari teori politik dan bukan moral, memaksa negara untuk melayani setiap warganya yang setara dan dengan penuh penghormatan. Artinya kesataraan dan penghormatan tidak ditentukan dan diberikan berdasarkan tuntutan mayoritas, namun ditentukan dan diberikan sebagai hak setiap orang dan setiap kelompok. Peran negara dapat dipertimbangkan di sini: pemerintah harus melayani dan member perlakuan setiap orang dengan setiap orang dengan perhatian yang sama, artinya sebagai manisia yang mengalami penderitaan dan frustasi, dan dengan penghormatan sebagai manusia yang mampu membentuk dan bertinfak sesuai dengan kemampuan intelaktualnya dan pilihan-pilihan bagaiman ia harus hidup. Pemerintah tidak saja melakukan setiap orang dengan hormat, akan tetapi dengan menberikan perhatian dan penghormatan yang sama. Pemerintah tidak dapat mendistribusikan barang dan kesempatan secara tidak adil karena ada yang lebih berhak. Tidak dapat pula membatasi kebebasan seseorang karena ada kelompok orang yang merasa konsep tentang kehidupannya lebih baik dari yang lainnya.
Sebagaimana tercantum dalam “Law and the Behavioral Sciences”, oleh Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay, halaman 122, yang berjudul: The Practice of Law as Confidence Game: Organization Coopation of a Prefession, oleh Abraham S. Blumberg, dikatakan bahwa, suatu keputusan pengadilan mungkin berlandaskan dasar pemikiran hukum, namun pada saat yang sama keputusan itu mungkin merupakan penipuan diri melalui kemungkinan-kemungkinan yang dibebankan oleh aspek-aspek dari realitas sosial dimana pembuat hukumpun tidak menyadari.[15] Dalam hal perbaikan kondisi seperti ini, proses peradilan pidana yang seharusnya tidak boleh berpihak pada lembaga, atau siapapun selain keadilan, maka dalam proses pidana diharapkan peran serta lembaga bantuan hukum untuk ikut serta menegakkan keadilan.
Dalam undang-undang pasal-pasal yang menjamin secara garis besar tentang tantang hak asasi manusia dalam suatu proses acara pidana. Di dalam undang-undang tersebut kita jumpai pengaturan-pengaturan sebagai berikut[16] :
1. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
2. Tiada seorang pun jua dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan ang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alas an bersarkan undang-undang atau Karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan hal tersebut dapaat dipidana.
5. Setiap orang yang bersangkutan dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Berdasarkan undang-undangnya hukum acara pidana telah memperhatikan hak asasi manusia. Dengan itu maka berarti tujuan dari sitem peradilan pidana yang menuntut adanya keadilan untuk semua pihak telah tercapai dari segi undang-undang. Namun pada prakteknya sering terjadi akan mengantarkan kita pada permaslahan yang kadang-kadang menyakitkan dan terlalu ekstrim ditinjau dari asas kekeluargaan. Istilah-istilah seperti police brutality, victim of abuse of power, crime of the government, police violence paling tidak dat dijadikan contoh kerawanan tersebut.[17] Hal semacam inilah dikarenakan wewenang yang terlalu besar yang diperoleh polisi, jaksa, dan hakim dalam menjatuhkan upaya paksa cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.[18]
C. Kesimpulan
Hak-hak tersangka yang terdapat dalam undang-undang telah menimbang mengenai HAM yang diantaranya adalah :
1. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
2. Tiada seorang pun jua dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alas an bersarkan undang-undang atau Karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan hal tersebut dapaat dipidana.
5. Setiap orang yang bersangkutan dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Dengan demikian tujuan sistem peradilan pidana untuk terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara telah terpenuhi dalam memberikan hak-hak tersangka tersebut. Karena dengan memperhatikan HAM berarti keadilan yang diinginkan telah tercapai.
Daftar Pustaka
Abdurahman, pembaharuan hukum acara pidana dan hukum acara pidana baru di Indonesia, alumni, bandung, 1980
Adam Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana, PT. rajagrafindo persada, Jakarta, 2002
Adtyawarman , Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum: Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
Andi hamzah, hukum acara pidana Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 2001
Arun Steva,pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan
Cosmas Dimas D.D, Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ( studi kasus di Poltabes Surakarta)
Djoko prakoso, alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam proses pidana, liberty, Yogyakarta, 1988
Leden merpaung, proses penanganan perkara pidana, sinar grafika, Jakarta, 1992
Muladi, hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang, 2002
Saraswati, et al. Hak Asasi Manusia teori, hukum dan kasus, filsafat UI press, Jakarta, 2006
Soeharto RM, Hukum Pidana Materil unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan, sinar grafika, Jakarta, 1993
Sumartini, pembahsan perkembangan pembangunan hukum nasional tentang hukum acara pidana, departemen kehakiman, Jakarta, 1996
Syafruddin, hak asasi tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana,Universitas Sumatera Utara
Yahya Harahap, pembahasan, permaslahan dan penerapan KUHAP bagian penyidikan dan penuntutan, sinar grafika, Jakarta, 2002
Undang-undang no. 8 tahun 1981
www.elsam.org.id diakses pada 4 April 2010
[1]Andi hamzah, hukum acara pidana Indonesia, hlm 3
[2]Yahya Harahap, pembahasan, permaslahan dan penerapan KUHAP bagian penyidikan dan penuntutan, hlm. 90
[3] Sumartini, pembahsan perkembangan pembangunan hukum nasional tentang hukum acara pidana, departemen kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 31
[6]Andi Hamzah, op cit, hlm 118
[7] Cosmas Dimas D.D, Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ( studi kasus di Poltabes Surakarta)
[8] Djoko prakoso, alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam proses pidana, liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 35
[9] Soeharto RM, Hukum Pidana Materil unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan, sinar grafika, Jakarta, 1993, hlm. 22
[10] Adam Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana, PT. rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 79
[11] Andi hamzah, op cit, hlm. 65
[12] Adtyawarman , Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum: Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
[14] Saraswati, et al. Hak Asasi Manusia teori, hukum dan kasus, filsafat UI press, Jakarta, 2006, hlm. 123
[15] syafruddin, hak asasi tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana,Universitas Sumatera Utara
[16] Abdurahman, pembaharuan hukum acara pidana dan hukum acara pidana baru di Indonesia, alumni, bandung, 1980, hlm. 63
[17] Muladi, hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang, 2002, hlm. 39
Tidak ada komentar:
Posting Komentar